Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).
Dikutip dari Suarapantau.com, Rachmat menjelaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi pada anak-anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menciptakan permintaan baru terhadap produk hasil tani.
"Program makan bergizi akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan lapangan kerja. Ini juga mencakup sarana logistik serta mendukung pengembangan desa swasembada pangan, energi, dan air yang selaras dengan pemanfaatan hutan sebagai cadangan sumber daya,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Program ini tidak hanya memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, tetapi juga mendukung prestasi siswa serta partisipasi mereka di sekolah. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi sekitar 0,86% pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN,” tambahnya.
Rachmat menyebut program ini sebagai salah satu bagian dari Big Push Strategy yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan permintaan agregat diproyeksikan akan menciptakan pasokan yang besar.
"Ini adalah contoh nyata dari strategi yang efektif. Agregat demand yang besar akan mendorong supply yang signifikan pula. Demand creates supply ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa,” tegasnya.
Ia pun berharap program ini memberikan dampak merata di seluruh daerah, khususnya untuk meningkatkan ekonomi lokal sebagai fondasi bagi pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.
"Diharapkan program ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
(***)
