Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi hadiri peringatan Hari Kartini

MAKASSAR - Peringatan Hari Kartini 2025 di Sulawesi Selatan diwarnai aksi nyata. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan keterlibatannya langsung dalam mengatasi persoalan stunting dan pendidikan anak di wilayahnya.

Dalam acara "Semarak Hari Kartini" yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Rabu, 30 April 2025, Fatmawati menyatakan bahwa seluruh gaji bulanannya akan didonasikan untuk mendukung program penurunan stunting dan menekan angka anak putus sekolah di Sulsel.

“Saya alokasikan seluruh gaji bulanan saya untuk penanganan stunting dan pendidikan anak. Masih ada 140 ribu anak di Sulsel yang tidak bersekolah,” tegas Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Sulsel.

Pernyataan ini disampaikan di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi perempuan serta Ketua TP PKK dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Fatmawati menekankan bahwa Hari Kartini seharusnya menjadi refleksi atas perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan dan peran penting perempuan.

Ia menyoroti bahwa banyak perempuan kini mengisi posisi strategis di Sulsel, seperti dirinya sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama, Ketua DPRD Provinsi, hingga kepala daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa posisi tersebut seharusnya membawa dampak nyata, bukan hanya simbolik.

“Keberadaan kita bukan sekadar pemanis. Harus ada manfaat dan hasil yang bisa dirasakan. Waktu kita terbatas, jadi mari kita gunakan posisi ini sebaik-baiknya,” ucapnya.

Fatmawati juga mengajak para Ketua PKK di daerah untuk bersinergi dan menyediakan data akurat tentang kondisi stunting di wilayah masing-masing. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov akan melakukan intervensi langsung di 502 desa dan kelurahan selama tiga bulan ke depan.

“Saya mohon kerja samanya agar program ini tepat sasaran. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin target kita bisa tercapai,” katanya.

Di luar isu stunting, Fatmawati juga menyinggung meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk yang terjadi di sekolah dan tempat ibadah. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) bersama Gubernur untuk memberi sanksi tegas kepada pelaku kekerasan.

“Bila pelaku kekerasan adalah guru atau tenaga pendidik, maka akan langsung dicopot. Tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak. Ia mengimbau para ibu untuk lebih selektif dalam menitipkan anak, karena pola asuh yang salah bisa berdampak buruk pada perkembangan anak.

Naoemi juga menyayangkan masih adanya orang tua yang enggan memberikan imunisasi pada anak mereka. Ia menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di beberapa daerah dan mendorong seluruh kader PKK untuk aktif memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.